Pelayanan Konsultasi Akuntabilitas, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Pelayanan Konsultasi Akuntabilitas, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Persyaratan Pelayanan

:

1.Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis berisi:

* Materi konsultasi secara jelas

* Waktu kunjungan konsultasi

* Nomor kontak personil yang dapat dihubungi

2.Masyarakat atau pengguna layanan datang lansung ke Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Kabupaten Dharmasraya

Prosedur

:

Kepala Bagian Organisasi Setda

Sekretaris

Daerah

Petugas yang ditunjuk memberikan layanan

Pengguna Layanan

Waktu Pelayanan

:

1. Hari Senin s/d Kamis

2. Hari Jumat

: Jam 08.00 - 15.00 wib

: Jam 08.00 - 15.30 wib

Biaya / Tarif

:

Gratis

Produk

:

Saran, Masukan, Pertimbangan dan Rekomendasi

Pengelolaan Pengaduan

:

Contact person :

Indra Kadican, S.Kep

Nomor HP/WA : 085263974088

Dasar Hukum

:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348)

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Sarana dan

prasarana

:

Sarana :

1. Meja Pelayanan

2. Ruang Pelayanan

Prasarana :

1. Meja dan kursi

Kompetensi

dan Jumlah

Pelaksana

:

1. Analis Kinerja : 1 Orang

2. Analis Pelayanan Publik : 1 Orang

3. Analis Kelembagaan

Pengawasan Internal

:

1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang

2. Dilaksanakan secara berkesinambungan

Jaminan Pelayanan

:

Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

:

SOP Pelayanan

Evaluasi Kinerja

:

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 Tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).



Share Pelayanan

Komentar Pelayanan